fbpx
Rabu , 1 April 2020
Beranda / Politik

Politik

Rekonsiliasi: Lagi-Lagi Desepsi Demokrasi

Usai dilakukannya  simbolisasi rekonsiliasi yang dilakukan antara Jokowi dengan Prabowo pada 13 Juli 2019 lalu, mulai muncul dugaan-dugaan adanya transaksi politik di bawah meja yang telah dilakukan kedua belah pihak sebelum rekonsiliasi di MRT tersebut diungkapkan secara masif. Dugaan itu semakin kuat setelah Amien Rais menyebutkan angka 55-45 yang diyakini …

Baca Selengkapnya »

Meluruskan Labelisasi Islam

Pasca berakhirnya perang fisik, kini umat Islam harus menghadapi perang non fisik. Neokolonialisme yang ditandai adanya imperialisme epistemologis telah mengancam sendi-sendi ajaran Islam. Polarisasi multidimensional umat Islam adalah salah satu akibat yang ditimbulkan dari proxy war ini. Kaum munafik berperan besar dalam melancarkan proyek Barat ini. Epistemologi Islam yang dibangun …

Baca Selengkapnya »

People Power dan Perubahan Masyarakat

Tanggal 21-22 Mei 2019 menjadi hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia melakukan aksi bersama di depan Kantor Bawaslu Jakarta. Mereka menyuarakan rasa keadilan terkait dugaan kecurangan yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu 2019. Aksi yang awalnya damai tersebut, kemudian berujung ricuh, bahkan ada korban yang meninggal dunia (tirto.id, 22 …

Baca Selengkapnya »

Post-Truth Politics: Waspada Ruwaibidhah dan Gerakan Makar Kaum Kufar

Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ketika itu pendusta dibenarkan, sedangkan orang jujur malah didustakan, pengkhianat dipercaya sedangkan orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Pada saat itu ruwaibidhah berbicara. Ada yang bertanya, “Apa yang dimaksud ruwaibidhah ?”. Rasulullah menjawab, “Orang dungu yang turut campur dalam urusan …

Baca Selengkapnya »

Dilema Utang dan Ibukota Baru

Dalam sebuah rapat terbatas pada Senin, 29 April 2019, Presiden Jokowi telah memutuskan akan memindahkan ibukota ke luar jawa (dw.com, 30 April 2019). Daerah di luar jawa yang menjadi alternatif adalah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Hal tersebut disampaikannya saat usai makan siang bersama karyawan PT KMK Global Sports I di …

Baca Selengkapnya »

Membongkar Kejahatan Demokrasi: Dari Kecurangan Pemilu, Budaya  Korupsi hingga Neokolonialisme China

Kejahatan pertama pemilu demokrasi adalah kecurangan yang luar biasa dan telah membunuh ratusan jiwa rakyat kecil. Demokrasi dan kecurangan adalah dua sisi mata uang. Pemilu 2019 diwarnai kecurangan yang begitu telanjang, bahkan disinyalir pemilu  2014 juga sarat dengan  kecurangan. Dengan dana 25 triliun, pemilu 2019 oleh banyak kalangan dianggap sebagai …

Baca Selengkapnya »

Kandidat Beri, Timses Fasilitasi, Pemilih Menikmati

Tau sama tau, sudah menjadi rahasia umum politik uang dalam pemilu. Jargon keramat demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sepertinya hanya sebuah pemanis belaka. Kenyataannya, dari pemilik modal (uang) oleh pemilik modal dan untuk mereka yang bermodal besar. Hanya mereka yang memiliki dukungan kuat dari pengusaha atau pemilik …

Baca Selengkapnya »

Akuntabilitas Pemilihan Pemimpin Dalam Islam

Memilih pemimpin merupakan sesuatu yang penting. Manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan untuk berinteraksi satu sama lain. Memenuhi kebutuhan hidup menjadi alasan yang dibenarkan untuk berinteraksi. Tentunya dalam berinteraksi rentan terjadi friksi-friksi di antara masing-masing orang. Menyelesaikan persengketaan dan menyatukan pandangan di antara alasan untuk memilih pemimpin. Bahkan Rasulullah Saw …

Baca Selengkapnya »

Masa Tenang, Masa Menentukan Pilihan

Tiga hari masa tenang menjelang pemilu 2019 merupakan momen yang tepat untuk digunakan masyarakat Indonesia untuk berpikir jernih dan rasional. Karena, pilihan mereka akan menentukan bagaimana masa depan bangsa Indonesia ke depannya. Berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau masyarakat untuk memanjatkan doa pada masa tenang Pemilu 2019 …

Baca Selengkapnya »

Kecam Syariat Islam di Brunei, Paradoks HAM PBB

PBB memprotes akan pemberlakuan Syariat Islam di Brunei Darussalam. PBB menilai bahwa pemberlakuan Syariat Islam tersebut telah melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) dan merupakan pelanggaran. Stephanie Dujarric, Jubir Sekretaris Jenderal PBB pada Rabu, 3 April 2019 mengatakan: “ Undang – undang yang telah disahkan merupakan pelanggaran yang jelas terhadap prinsip …

Baca Selengkapnya »