fbpx
Rabu , 25 November 2020
Beranda / Artikel / Mengantar Indonesia Keluar Dari Jajahan Hutang
Sumber: fin.co.id. Penerbitan SUN Mata Uang Asing Berisiko Utang Meningkat

Mengantar Indonesia Keluar Dari Jajahan Hutang

Nabila Zidane (Forum Muslimah Peduli Generasi dan Peradaban)

Pemerintah belum lama ini menerbitkan surat utang berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) atau global bond senilai US$ 4,3 miliar. Ini penerbitan surat utang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Apalagi global bond ini memiliki tenor hingga 50 tahun yang menjadi jatuh tempo pelunasan utang terlama.

Menurut menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati penerbitan utang ini demi memenuhi kebutuhan anggaran penanggulangan COVID-19. Di Indonesia pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp 438,3 triliun atau 2,5% dari produk domestik bruto (PDB). Dana tersebut berasal dari stimulus I sebesar Rp 10,3 triliun, stimulus II sebesar Rp 22,9 triliun, dan stimulus III sebesar Rp 405,1 triliun. Pemenuhan anggaran tersebut tidak bisa dipenuhi 100% dari APBN lantaran pendapatan negara menurun drastis akibat dunia usaha terdampak (detik.com, 1/5/2020).

Lagi-lagi solusi untuk menyelesaikan masalah di negeri yang diklaim Amerika sebagai negara maju ini adalah dengan menambah hutang riba sebesar 4,3 miliar dolar Amerika atau setara dengan 68, 8 triliun rupiah jika dihitung 1 dolar amerika setara dengan Rp 16.000.

Fenomenalnya adalah surat utang ini merupakan surat utang denominasi dolar Amerika terbesar sepanjang sejarah yang pernah diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian pemerintah sebagaimana juga yang disampaikan oleh menteri keuangan mengatakan bahwa surat utang ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap rekam jejak dan pengelolaan keuangan pemerintah.

Mindset  bahwa mudahnya mendapatkan utang itu menjadi tolak ukur. Bahwa kondisi keuangan baik karena berarti ketika mudah diberikan hutang maka pihak luar percaya terhadap kemampuan penyelesaian utang di kemudian hari. Sebetulnya mindset ini sangat berbahaya karena dengan mindset seperti ini seakan-akan tidak ada solusi lain yang bisa di diambil untuk menyelesaikan pembiayaan keuangan negara selain hutang. 

Padahal sebetulnya obligasi itu adalah surat utang yang memang transaksinya dilakukan hari ini, tapi konsekuensi keuangan yang ditimbulkan yakni kewajiban finansial yang harus diselesaikan di masa yang akan datang pada saat surat utang obligasi itu jatuh tempo. Kalau tadi obligasi yang dikeluarkan pekan lalu oleh pemerintah itu bahkan tenornya bisa mencapai jangka waktu jatuh tempo 50 tahun kedepan. Jadi bisa dibayangkan bahwa pelunasan obligasi itu akan ditanggung oleh generasi yang akan datang. Artinya bahwa rezim hari ini bisa dikatakan lepas tangan terhadap pembiayaan negara dan membebankan pembiayaan kepada generasi yang akan datang.

Apa implikasi dari langkah pemerintah yang telah diambil pada pekan lalu ini terhadap situasi ekonomi? Apakah ada kebutuhan pembiayaan yang sangat besar dalam keuangan negara sehingga pemerintah mengambil jalan menerbitkan surat utang obligasi?

Maka sebenarnya wajar juga jika masyarakat mempertanyakan tentang transparansi tentang berapa besar pembiayaan keuangan yang dibutuhkan dalam situasi hari ini? untuk pos-pos item apa saja? Kemudian kapasitas keuangan negara itu sebetulnya berapa kondisi riilnya? Wajib dijawab dengan jelas oleh pihak pemerintah.

Sehingga tidak muncul kesan bahwa seakan-akan dalam situasi pandemi covid-19 ini pemerintah akan mengambil langkah pembiyaan dengan berhutang dengan jumlah yang sangat besar kepada asing namun tidak jelas alokasinya untuk apa? Kegunaan pos itemnya  untuk apa saja dalam jumlah besar berapa?

Adakah solusi Islam terhadap pembiayaan keuangan negara sehingga tidak selalu kebutuhan keuangan itu diselesaikan dengan cara menambah penarikan pajak dan menambah hutang kepada pihak lain?

Sistem pembiayaan keuangan negara yang telah diberikan oleh syariat Islam yang disebut dengan baitul maal. Dalam baitul maal  ada tiga pos pemasukan besar yang bisa menghasilkan pendapatan dalam jumlah yang sangat besar tanpa menaikkan pajak dan tanpa menambah utang. 

Dari mana saja proses pemasukan itu?

Pertama, pemasukan yang berasal dari pos pengelolaan kepemilikan umum. Artinya Islam menetapkan sumber daya alam yang ada bukan menjadi milik negara. Sehingga negara tidak boleh memprivatisasi, apalagi memberikan konsesia kepada negara lain atau swasta. Tetapi deposit yang melimpah dari ketersediaan sumber daya alam itu menjadi tanggung jawab negara untuk mengelolanya tanpa mengambil keuntungan sepeser pun, kemudian memberikan hasil pengelolaannya kepada masyarakat umum. Apakah dalam bentuk pembiayaan kesehatan, pembiayaan pendidikan dan lain-lain yang menjadi hajat hidup masyarakat luas.

Kedua, ada pos pengelolaan kepemilikan negara seperti harta ghanimah, fai’, khumus, kharaj, jizyah 1/5 harta rikaz, harta orang yang tidak memiliki ahli waris dan tanah hak milik negara.

Harta milik negara digunakan untuk berbagai kebutuhan yang menjadi kewajiban negara untuk mengatur dan memenuhi urusan rakyat seperti menggaji pegawai pemerintah, akomodasi jihad, pembangunan sarana dan prasarana publik dan lain sebagainya. Aset-aset yang menjadi milik negara bisa menjadi pos pendapatan di dalam sistem keuangan negara.

Ketiga, pos pengelolaan zakat maal. Karena ini adalah zakat maal maka tidak boleh didistribusikan kecuali hanya untuk 8 asnaf ( golongan) yang telah ditetapkan dalam Quran surat at-Taubah ayat 60. Delapan golongan tersebut yaitu untuk fakir, miskin, gharim, riqab, fisabilillah, muallaf, ibnu sabil, dan amil zakat.

Adapun pemasukan zakat maal bisa diperoleh dari zakat peternakan, pertanian, emas dan perak, barang tambang, perniagaan, barang temuan(rikaz), dan zakat profesi.

Hasil pos pengelolaan zakat tidak boleh dipergunakan untuk pembiayaan infrastruktur dan lain-lain di luar dari 8 golongan tadi.

Jika kita lihat abstraksinya di masa Khalifah Harun ar-Rasyid salah satu khalifah di masa peradaban Islam yakni Khalifah diera Abbasiyah sukses memperoleh surplus keuangan negara. Surplus itu artinya ada penerimaan lebih setelah dikurangi dengan pengeluaran.

Surplus di masa Khalifah Harun ar-Rasyid mencapai angka diatas 900 Dinar. Dengan nilai 1 dinar setara dengan 4, 25 gram emas. Maka, jika kita total 900 × 4,25 gram emas kita akan menemukan angka sekitar 2.000T lebih dan itu setara dengan nilai pemasukan APBN Indonesia hari ini bahkan jauh lebih besar. 

Berarti apabila negeri ini dikelola dengan prinsip syariat Islam maka sebetulnya insyaallah akan tersedia pemasukan yang sangat besar.

Apabila satu negeri dikelola dengan pengaturan syariah maka apa yang telah dijanjikan Allah bahwasanya Allah akan membuka keberkahan dari seluruh penjuru langit dan bumi itu betul-betul terbukti sebagaimana di era peradaban Islam yang pertama. Jadi kebingungan pemerintah, kesulitan pemerintah untuk mencari alternatif pembiayaan sebetulnya telah diberikan jawaban oleh Islam sejak ratusan tahun yang lalu. 

Segera campakkan sistem ekonomi kapitalis di mana pembiayaan dengan terus  mempraktekkan sistem ribawi. Artinya negeri ini terus-menerus mempraktikkan apa yang telah dilarang oleh Allah SWT. Riba adalah praktek dosa besar dan tidak akan membawa kebaikan bagi negeri ini. []

Tentang Bukit Gagasan

BUKIT GAGASAN adalah wahana mengekspresikan pendapat, pemikiran dan komentar-komentar dari para penulis terpilih. Gagasan yang dipublikasikan dapat berbentuk opini, analisis, kritik, refleksi, kisah inspiratif, atau solusi atas suatu permasalahan dalam berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, pendidikan, politik, agama, dan kebudayaan

Cek Juga

Infrastruktur Bukan Untuk Umat

Pembangunan infrastruktur terlihat menggairahkan beberapa waktu belakangan ini. Tidak hanya jalan tol, tapi juga jembatan, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *