fbpx
Rabu , 25 November 2020
Beranda / Artikel / Rekonsiliasi: Lagi-Lagi Desepsi Demokrasi

Rekonsiliasi: Lagi-Lagi Desepsi Demokrasi

Penunlis: Zaki
(Penulis Lepas Ideologis, Tinggal di Palembang)

Usai dilakukannya  simbolisasi rekonsiliasi yang dilakukan antara Jokowi dengan Prabowo pada 13 Juli 2019 lalu, mulai muncul dugaan-dugaan adanya transaksi politik di bawah meja yang telah dilakukan kedua belah pihak sebelum rekonsiliasi di MRT tersebut diungkapkan secara masif. Dugaan itu semakin kuat setelah Amien Rais menyebutkan angka 55-45 yang diyakini sebagai angka kesepakatan transaksi. “Saya bilang kalau mau rekonsiliasi tentukan dulu platformnya (programnya), mau diapakan Indonesia ini? Prabowo sudah bicara di mana-mana pentingnya kedaulatan pangan, energi, tanah, air, dan lain-lain. Kalau itu disepakati, misalnya disepakati, ayo bagi 55-45, itu masuk akal. Kalau sampai disepakati berarti rezim ini balik kanan, sudah jalan akalnya,” kata Amien Rais dalam sambutan acara ‘Muhasabah dan Munajat untuk Negeri’ di gedung Dakwah, Jakarta Pusat (detik.com 22/7/19). Lebih dari itu, tepat tanggal 24 Juli 2019, tampak sosok mantan jenderal yang duduk bersama dengan ketua umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, yang juga mengundang spekulasi publik terkait hubungan antar petahana dengan oposisi.

Rentetan peristiwa ini tengah membuat gejolak. Baik untuk pihak petahana, oposisi maupun rakyat. Gejolak pihak petahana sudah timbul saat setiap kelompok dari aliansi tersebut berkoar ingin mendapatkan kue dengan porsi besar. Bahkan, pengamat politik menilai adanya indikasi perpecahan kongsi ditengah-tengah kelompok (tribun 25/7/19). Tanpa rasa malu, oposisi pun mulai bergerak mendekati rezim untuk mencoba mendapatkan kue. Sedangkan gejolak mayoritas rakyat, khususnya pendukung oposisi, ialah gejolak hati yang merasa dikhianati. Padahal, tepat 12 Juli 2019, sejumlah emak-emak dengan tegas melakukan aksi di depan kediaman Prabowo untuk menolak pasangan PS rekonsiliasi (inews.id 12/7/19).

Inilah drama politik demokrasi. Sesama mereka saling menggantungkan harapan. Padahal, ketika manusia menggantungkan harapan kepada selain Allah Swt., baik menggantungkannya terhadap manusia ataupun terhadap sistem demokrasi, pasti akan berakhir pada kekecewaan dan pengkhianatan. Peristiwa ini patut direnungkan.

Fenomena ini juga menggambarkan belangnya demokrasi. Ketika elit berlomba-lomba berebut kue, rakyat hanya mendapatkan harumnya kue. Tak peduli lagi siapapun yang memenangkan pemilihan ini, pemenangnya ialah demokrasi dan pihak yang kalah dan tertipu adalah rakyat, khususnya kaum Muslim. Sebab, sistem pemerintahan yang diterapkan ialah sistem Thagut. Sungguh demokrasi adalah desepsi dan masyarakat harus disadarkan akan hal itu.

Dalam menyadarkan masyarakat, perlu dibangun rasa ketidakpercayaan mereka terhadap sistem yang diterapkan saat ini. Betapa picik dan kuatnya sistem ini mencengkram pemikiran mereka sehingga membuat masyarakat hanya berharap pada pergantian kekuasaan yang mereka pilih setiap lima tahun sekali untuk diberikan kekuatan dalam kedaulatan. Pernyataan ini dibantah oleh fenomena konyol yang terjadi saat ini ketika masyarakat akhirnya tak berdaya menyaksikan kisruh pemilihan yang diwarnai kecurangan, sandiwara bahkan hilangnya nyawa. Dunia penuh sandiwara ini mustinya dijalani dengan pedoman untuk mengetahui mana pihak yang benar dan mana yang salah. Mana sistem yang benar dan mana yang salah. Allah Swt. berfirman,

Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, serta ulil amri diantara kalian. Jika kalian berselisih dalam suatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. An Nisa: 59).

Alhasil, bukan masalah siapa yang terpilih dan kokoh dalam kandidat tersebut apalagi masih berharap pada sistem demokrasi. Satu-satunya harapan yang terjamin tak kan pernah berakhir pada kekecewaan ialah dengan mengembalikan semua harapan kepada Allah Swt.

Demokrasi yang merupakan hasil dari pemikiran manusia tak akan mampu mengatasi berbagai persoalan hidup. Yang ada malah menambah ruwet permasalahan yang ada.  Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mengubah sistem demokrasi ialah melalui seruan dan perjuangan politik untuk menerapkan kembali sistem Islam secara kaffah melalui penegakan khilafah yang berdasarkan metode kenabian. Dalam khilafah, penguasa harus memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi lebih dulu sebelum dirinya. Rasulullah Saw. bersabda, “…Imam (penguasa) adalah pemimpin dan dia bertanggungjwab atas rakyat yang dipimpinnya…”. Iniah saatnya masyarakat mulai mengubur demokrasi dalam-dalam dan membangun kembali sistem pemerintahan Islam. []

Tentang Bukit Gagasan

BUKIT GAGASAN adalah wahana mengekspresikan pendapat, pemikiran dan komentar-komentar dari para penulis terpilih. Gagasan yang dipublikasikan dapat berbentuk opini, analisis, kritik, refleksi, kisah inspiratif, atau solusi atas suatu permasalahan dalam berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, pendidikan, politik, agama, dan kebudayaan

Cek Juga

The End of History: Jokowi

Tinggal hitungan hari bakal lahir pemimpin baru. Hari Pencoblosan kian dekat, kampanye makin gencar menjelang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *