fbpx
Rabu , 1 April 2020
Beranda / Artikel / Kandidat Beri, Timses Fasilitasi, Pemilih Menikmati

Kandidat Beri, Timses Fasilitasi, Pemilih Menikmati

Penulis: Isna Yuli
(Woman Movement Institute)

Tau sama tau, sudah menjadi rahasia umum politik uang dalam pemilu. Jargon keramat demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sepertinya hanya sebuah pemanis belaka. Kenyataannya, dari pemilik modal (uang) oleh pemilik modal dan untuk mereka yang bermodal besar. Hanya mereka yang memiliki dukungan kuat dari pengusaha atau pemilik modal lah calon legislatif yang mampu melenggang ke parlemen. Mereka yang tanpa modal kuat akan tersisih secara otomatis. Meskipun pemerintah beserta aparat terlihat bahu membahu memerangi politik uang di masa pemilu, namun semua terkesan hanya simbolik saja. Tangkap yang besar atau sekedar untuk menjatuhkan lawan politik. Rawannya politik uang dalam pemilu bisa disebabkan karena beberapa hal:

Pertama, secara teknis kenaikan ambang batas parlemen dari 3,5 persen dari jumlah suara sah di pemilu 2014 menjadi 4 persen di pemilu 2019. Hal ini menjadikan caleg dan partai berusaha keras menggaet pemilih. Apalagi jika nama caleg tidak dikenal oleh masyarakat atau bahkan bukan berasal dari daerah pemilihan, butuh usaha keras untuk mendapatkan suara.

Kedua, karena sistem proporsional terbuka masih dijalankan di dalam sistem pemilu negeri ini. penggunaan sistem tersebut dinilai membuat pertarungan antar caleg kian kuat. Pemilik uang bisa leluasa masuk partai, meski tidak memiliki visi misi dan loyalitas terhadap partai. Sedangkan sistem proporsional tertutup menjadikan masyarakat memilih partai saja, kemudian partai berkuasa menentukan siapa caleg yang bisa masuk parlemen. Sistem inilah yang memberikan peluang besar untuk bermain politik uang.

Ketiga, mental tempe masyarakat serta pejabat dalam sistem demokrasi menjadikan suburnya politik uang diantara mereka. kekuatan ideologi pancasila tidak mampu menjadikan masyarakat berpegang teguh pada prinsip kejujuran. Selain motif ekonomi sulit ditengah masyarakat, budaya suap dalam pemilu masih bercokol dalam pemahaman umum di masyarakat. Bahkan dalam tataran desa,di warung-warung kopi mereka berkumpul secara terbuka memetakan siapa pendukung siapa kemudian membagikan uang kepada mereka, bahkan tanpa amplop.

Keempat, undang-undang yang tak lagi menggigit dan menjera. Ditetapkannya undang-undang bagi pelaku politik uang secara langsung tidak menjamin palaku menghentikan aksi poltik uangnya. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu hanya mengatur larangan politik uang terbatas waktu dan objek. Bawaslu sendiri mengklaim bahwa Undang-undang tersebut memiliki celah yang bisa digunakan oknum selain akan bagian dari tim kampanye, peserta pemilu, atau pelaksana pemilu untuk melakukan politik uang.

Kelima, politik uang merupakan jebakan untuk rakyat. Seseorang yang menggunakan politik uang untuk mencapai tujuannya, sebenarnya sedang menyiapkan perangkap untuk menjebak rakyat. Mereka yang notabene tidak mengedukasi rakyat serta miskin agenda perubahan, tapi menginginkan dipilih, bisa dipastikan menempuh jalan politik uang. Namun, setelah terpilih, mereka akan sibuk untuk mengembalikan semua kerugiannya yang telah dikeluarkan untuk menyuap para pemilih. Untuk mengembalikan kerugian yang terjadi saat kampanye, calon terpilih berpotensi melakukan korupsi. Korupsi yang marak terjadi adalah sebuah bentuk penyelewengan APBD untuk memperkaya diri sendiri.

Keenam, dengan semakin menjamurnya politik uang merupakan wujud nyata kedangkalan berfikir. Mereka secara langsung mempertontonkan kebobrokan sistem demokrasi itu sendiri. Betapa tidak, dengan adanya politik uang persaingan dalam pemilu tidak lagi berdasarkan kualitas dan kredibilitas calon. Tidak ada sosialisasi visi misi, program atau yang lain. Namun berdasarkan siapa yang mempunyai modal yang besar. Sehingga ketika calon terpilih berdasarkan politik uang, maka pemerintahan yang dipimpin pun juga tidak berkualitas dalam membangun dan menyejahterakan masyarakat.

Disamping itu, akan berakibat pada terciptanya produk perundangan serta kebijakan publik yang tidak tepat sasaran, banyak contoh membuktikan bahwa undang undang yang dihasilkan dari legislatif yang terpilih karena politik uang mayoritas kebijakan pesanan pemodal atau pengusaha yang dulu mem-backing mereka saat pemilu. Politik balas budi lebih kental dalam hal ini karena para pembentuk kebijakan merupakan pelaku politik uang. Ditambah lagi pembentuk kebijakan tersebut bukan orang yang tepat atau ahli dibidangnya.  

Oleh sebab itulah sekedar mengganti orang saja belum cukup untuk mendapatkan kesejahteraan yang berpihak pada rakyat. Dibutuhkan sistem yang kuat, sistem yang menutup segala celah kecurangan, sistem yang mempertebal imunitas calon dan masyarakat dari virus suap menyuap. Serta sistem tangguh yang membentengi Negara dari prilaku curang dengan perangkat vaksin hukum yang ditegakkan tanpa pandang bulu. Sayangnya itu semua tak bisa didapatkan dalam demokrasi. []

Tentang Bukit Gagasan

BUKIT GAGASAN adalah wahana mengekspresikan pendapat, pemikiran dan komentar-komentar dari para penulis terpilih. Gagasan yang dipublikasikan dapat berbentuk opini, analisis, kritik, refleksi, kisah inspiratif, atau solusi atas suatu permasalahan dalam berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, pendidikan, politik, agama, dan kebudayaan

Cek Juga

Membongkar Kejahatan Demokrasi: Dari Kecurangan Pemilu, Budaya  Korupsi hingga Neokolonialisme China

Kejahatan pertama pemilu demokrasi adalah kecurangan yang luar biasa dan telah membunuh ratusan jiwa rakyat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *