fbpx
Rabu , 15 Juli 2020
Beranda / Artikel / LGBT Dirajam, Pendekar HAM Meradang

LGBT Dirajam, Pendekar HAM Meradang

Penulis: Muthi’ah Al-Mustanirah (Remaja Hijrah Community)

Kerajaan Brunei Darussalam pada Rabu, 3 April 2019, resmi memberlakukan hukum syariah Islam yang mencantumkan hukuman rajam hingga tewas terhadap kaum homoseksual. Tentu saja kebijakan ini menuai reaksi keras dari pendekar HAM dunia saat ini, yaitu PBB.

Komisioner Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet, menuduh Brunei Darussalam berusaha menerapkan hukum kejam dan tidak manusiawi terkait dengan rencana penerapan hukuman cambuk dan rajam hingga mati terhadap kaum homoseksual mulai Rabu (bbc.com, 03/04/2019).

Gelombang protes dan hujatan menghantam Brunei Darussalam pasca hukum rajam untuk LGBT diresmikan.  Terutama dari para petinggi AS. Sebut saja Joe Biden, mantan Wakil Presiden AS. Dia menganggap tindakan Sultan Brunei Darussalam merajam orang sampai mati karena tindakan seksual atau perzinahan adalah tindakan amoral dan tak berperikemanusiaan. Kritikan senada juga dilontarkan Senator Ted Cruz selaku wakil Partai Republik dari Texas. Dia menyebutnya barbar dan mengajak semua pihak melawannya.

Tidak hanya panen kritik dan hujatan, aset-aset seperti hotel mewah di negara-negara pendukung LGBT juga terancam pemboikotan. Para figur publik pendukung LGBT menyerukan ajakan untuk tidak menginap di hotel yang ada kaitannya dengan Brunei Darussalam. Beberapa diantaranya aktor Hollywood George Clooney, sineas Dustin Lance Black, editor BBC John Simpson.

Sungguh ironi. Satu sisi mereka bersuara lantang menjamin HAM setiap orang. Tapi sisi lain mereka memasung kebebasan umat Islam untuk menerapkan syariat agamanya sendiri.

Padahal salah satu poin Deklarasi Universal HAM PBB yang mereka buat sendiri dan diperingati tiap tanggal 10 November menyatakan Kebebasan beragama dan berpikir. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan memilih agama. Hak ini termasuk kebebasan untuk mengubah agama atau keyakinannya, dan kebebasan, baik sendiri atau dalam komunitas dengan orang lain dan di depan umum atau pribadi, untuk mewujudkan agama atau keyakinannya dalam mengajar, berlatih, beribadah dan bertakwa.

Kebijakan rajam bagi LGBT ternyata tidak dipandang sebagai kebebasan dalam menjalankan agamanya. Tapi malah dianggap melanggar HAM. Standar ganda HAM PBB harusnya diwaspadai. Sejatinya HAM hanyalah alat untuk memuluskan kepentingan negara mereka yang mengusung ideologi sekuler kapitalis. Kebebasan beragama diperbolehkan jika tidak mengancam kepentingan mereka. Namun jika agenda untuk merusak negeri muslim dengan senjata LGBT terganggu, maka mereka keras menentangnya.

Sejatinya LGBT merupakan perilaku menyimpang yang sangat berbahaya. Tidak hanya bagi pelakunya tapi bagi keluarga, masyarakat dan negara. Penyakit mematikan seperti HIV/AIDS, kanker anal banyak menjangkiti pelaku LGBT. Depopulasi akan mengancam penduduk bumi. Karena tidak mungkin keturunan lahir dari pernikahan sejenis. Tapi ini sejatinya yang diinginkan pengusung ideologi kapitalis sekuler. Dengan manusia yang sedikit maka mereka dapat mengeruk kekayaan tanpa perlu direpotkan upaya genosida secara terang-terangan seperti perang fisik.

LGBT saat ini telah menjelma menjadi kekuatan politik dengan dilegalkannya pernikahan sejenis di negeri-negeri barat. Bahkan kelompok LGBT didanai agar tetap eksis. Gerakan mereka masif. Bahkan menyasar remaja. Group LGBT banyak berseliweran di dunia maya. Oleh karenanya kewaspadaan dan penyadaran untuk kembali pada Islam harus ditingkatkan agar tidak terjerumus dalam tindakan menyimpang.

Seharusnya kebijakan Sultan Brunei mendapat dukungan khususnya dari negeri-negeri muslim, karena telah berani menerapkan salah satu bagian ajaran Islam. Tetapi saat ini dominasi dan cengkeraman negara kapitalis sekuler begitu dahsyatnya, sehingga umat Islam yang terpisah-pisah dalam sekat nasionalisme menjadi tak berdaya. Seolah Brunei Darussalam bukan bagian dari mereka dan dibiarkan menghadapi masalahnya sendiri. Sedikit sekali yang berani memberikan pembelaan saat gelombang protes dari barat menyerang.

Umat Islam harus sadar, mereka saat ini berhadapan dengan kekuatan besar ideologi sekuler kapitalis yang dipimpin oleh AS dan sekutunya. Tidak mungkin melawan kekuatan besar sendiri-sendiri. Umat Islam seluruh dunia harusnya bersatu mewujudkan institusi yang akan menjamin penerapan Syariat Islam secara menyeluruh sebagaimana dicontohkan Rasulullah dan para Sahabat yaitu dengan ditegakkan kembali Khilafah Islamiyah yang mengembalikan manusia sesuai fitrahnya dan merahmati umat di seluruh dunia. Hanya dengan penerapan syariah dari Allah yang menciptakan alam semesta ini, manusia tidak terjerumus ke dalam perilaku rendah hewani. Penerapan Syariah secara kaffah mengkondisikan lingkungan dalam suasana keimanan. Baik skala individu, keluarga, masyarakat maupun negara. Penyimpangan dan perilaku maksiat dapat tercegah. Karena mayoritas masyarakat berperilaku sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Hukuman sebagai upaya kuratif juga diterapkan sebagai bentuk sanksi dan pemberi efek jera serta pencegah timbulnya perilaku serupa.

Upaya penyadaran di tengah masyarakat harus terus dilakukan agar umat Islam merindukan untuk hidup di bawah naungan Islam. Umat harus sadar bahwa aturan Allah adalah yang terbaik dan dapat menjadi solusi atas semua permasalahan manusia. Tidak mungkin Allah  memberikan hukuman yang kejam dan dzalim kepada manusia seperti pandangan sebagian orang. Lebih kejam mana dengan kondisi sekarang, saat permasalahan diputuskan sesuai hawa nafsu bukan petunjuk wahyu? Pelaku kemaksiatan merajalela tak memiliki efek jera. Yakin aturan Allah yang terbaik? []

Tentang Bukit Gagasan

BUKIT GAGASAN adalah wahana mengekspresikan pendapat, pemikiran dan komentar-komentar dari para penulis terpilih. Gagasan yang dipublikasikan dapat berbentuk opini, analisis, kritik, refleksi, kisah inspiratif, atau solusi atas suatu permasalahan dalam berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, pendidikan, politik, agama, dan kebudayaan

Cek Juga

Kecam Syariat Islam di Brunei, Paradoks HAM PBB

PBB memprotes akan pemberlakuan Syariat Islam di Brunei Darussalam. PBB menilai bahwa pemberlakuan Syariat Islam …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *