fbpx
Senin , 17 Februari 2020
Beranda / Artikel / Si Putih yang Hidup di Tempat Berlumpur

Gedung kementrian Agama republik Indonesia (26/1/2015) KONTAN/ Achmad Fauzie

Si Putih yang Hidup di Tempat Berlumpur

Penulis: Devi Yulianti
(Pegiat Opini Islam, Tinggal di Palembang)

Kasus korupsi kini mencuat kembali dengan diberitakannya Kementerian Agama (Kemenag) yang kembali didera skandal jual beli jabatan lewat ketum PPP Romahurmuzy (Rommy). Prof Hibnu Nugroho menyerukan perubahan radikal di lembaga berslogan Ikhlas Beramal itu. Dalam catatan detikcom, (17/3/2019), skandal korupsi tidak hanya dilakukan elite pejabatnya, tapi hingga tingkat bawah. Salah satunya dilakukan oleh PNS yang juga kasir koperasi Kantor Kemenag Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), Lilik Handayani.

Sungguh miris, kasus ini setidaknya telah menjadi pukulan bagi partai yang berlabel Islam yang seharusnya menjadi contoh dari partai lain dari sisi kebersihannya dalam praktek korupsi. Permasalahan korupsi tidak pernah ada ujungnya, belum tuntas persoalan korupsi yang lama kini muncul kembali persoalan korupsi yang baru. Sehingga suatu yang wajar, apabila ada pertanyaan Bisakah demokrasi tanpa korupsi? Hal ini menunjukkan begitu erat sekali kaitan antara demokrasi dengan korupsi bahkan terjadi secara berulang dan massif. Begitulah demokrasi karena kerusakan dan kebathilannya, akan menelan siapapun dia baik dari kalangan putih maupun hitam.

Di alam demokrasi ini tidak ada harapan pejabat akan terhindar dari yang namanya korupsi karena demokrasi sendiri merupakan wadah yang telah membuat praktek korupsi semakin subur karena demokrasi sendiri telah menghalalkan segala cara.

Ibarat seseorang memakai baju putih, yang ingin selalu tetap ingin menjaga bajunya agar tetap putih cemerlang tetapi dia sendiri selalu melewati tempat berlumpur karena dia tinggal ditempat sumbernya lumpur. Siapapun dia, tidak akan bisa bersih dari lumpur. Begitu pun juga, siapapun dia ketika berada pada sistem rusak bahkan menjadi pemain demokrasi maka sulit baginya untuk terhindar dari yang namanya praktek korupsi atau praktek sejenis.

Hal ini perlu disadari karena demokrasi sendiri merupakan ide dasar yang lahir dari pemikiran manusia, sehingga ketika hendak dijadikan sebagai solusi bagi permasalahan manusia tentu akan ditemukan kecacatan dan kelemahan. Sungguh, solusi itu harus lah berasal dari yang menciptakan manusia yang Maha sempurna dan lebih mengetahui kebaikan bagi ciptaannya.

Masalah korupsi hanya dapat diselesaikan secara tuntas dengan Islam. Dimana dalam Islam ada sistem pengontrolan yang menjadi bagian dari salah satu pilar untuk mengatasi pencegahan terjadinya praktek korupsi. Pertama, kontrol yang dilakukan oleh individu. Kedua, kontrol dari kelompok, dan ketiga, kontrol oleh negara. Dengan sistem pengontrolan yang bagus seperti ini tentu akan membuat peluang terjadinya korupsi menjadi semakin kecil, karena sangat sedikit ruang untuk melakukan korupsi. Ketaqwaan dan keimanan yang kuat dalam menjalankan seluruh hukum-hukum Islam akan menghantarkan individu yang senantiasa akan melakukan amar ma’ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat. Kemudian dengan ada hukum sanksi tegas yang memberikan efek jera bagi pelaku dan calon pelaku sebagai pencegah (preventif), sehingga persoalan korupsi ini tidak akan menjadi suatu perbuatan yang diremehkan. Apalagi dalam Sistem sanksi berupa ta’zir bertindak sebagai penebus dosa (al-jawabir), yang akan mendorong para pelakunya untuk bertobat dan menyerahkan diri. Tentu, hal ini tidak dimiliki oleh sistem yang diterapkan sekarang.

Negara dalam Islam yang sangat memperhatikan kesejahteraan para pegawainya dengan cara menerapkan sistem penggajian yang layak. Rasulullah SAW, bersabda: “Siapapun yang menjadi pegawai kami hendaklah mengambil seorang istri, jika tidak memiliki pelayan , hendaklah mengambil seorang pelayan, jika tidak mempunyai tempat tinggal hendaknya mengambil rumah.” (HR. Abu Dawud). Dengan terpenuhinya segala kebutuhan mereka, tentunya hal ini akan cukup menekan terjadinya tindakan korupsi.

Kemudian, untuk menghindari membengkaknya harta kekayaan para pegawai, sistem Islam juga melakukan penghitungan harta kekayaan. Pada masa kekhilafahan Umar bin Khatab, hal ini rutin dilakukan dan beliau selalu menghitung kekayaan pegawainya seperti para Gubernur dan Amil. Sedangkan dalam upayanya untuk menghindari terjadinya kasus suap dalam berbagai modusnya, sistem Islam melarang pejabat Negara atau pegawai untuk menerima hadiah. Bisa kita lihat, pada masa sekarang ini banyak diantara pejabat/pegawai, ketika mereka melaporkan harta kekayaanya, kemudian banyak ditemukan harta yang tidak wajar, mereka menggunakan dalih mendapatkan hibah. Kasus seperti ini tidak akan terjadi dalam sistem Islam. Rasulullah Saw bersabda: “Siapa saja yang kami (Negara) beri tugas untuk melakukan suatu pekerjaan dan kepadanya telah kami beri rezeki (upah/gaji), maka apa yang diambil olehnya selain (upah/gaji) itu adalah kecurangan.” (HR. Abu Dawud).

Dalam Islam, status pejabat maupun pegawai adalah ajir (pekerja), sedangkan majikan (Musta’jir) adalah Negera yang di wakili oleh Khalifah atau kepala Negara maupun penguasa selain khalifah, seperti Gubernur serta orang-orang yang di beri otoritas oleh mereka. Hak-hak dan kewajiban diantara Ajir dan Musta’jir diatur dengan akad ijarah. Pendapatan yang diterima Ajir diluar gaji, salah satunya adalah yang berupa hadiah adalah perolehan yang diharamkan. Pilar lain dalam upaya pencegahan korupsi dalam Islam adalah dengan keteladanan pemimpin, seperti yang dilakukan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada saat membagikan minyak wangi beliau menutup hidungnya karena khawatir mencium bau yang bukan haknya. Beliau juga pernah mematikan lampu kerjanya ketika menerima anaknya di ruang kerjanya, baginya hal ini tidak ada sangkut paut dengan urusan Negara. Hal ini sangat bertolak belakang dengan kejadian di Negeri ini, dimana banyak pejabat nyaman dengan menggunakan fasilitas yang bukan seharusnya menjadi hak miliknya untuk dinikmati.

Mekanisme Islam dalam pemberantasan korupsi ini, hanya akan menjadi sekedar wacana belaka ketika Islam tidak diterapkan secara kaffah. Maka sudah saatnya umat bangkit dengan mengembalikan apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi Saw, dimana hal ini sudah menjadi kewajiban bagi seluruh kaum muslimin di muka bumi ini untuk menegakkannya. []

Tentang Bukit Gagasan

BUKIT GAGASAN adalah wahana mengekspresikan pendapat, pemikiran dan komentar-komentar dari para penulis terpilih. Gagasan yang dipublikasikan dapat berbentuk opini, analisis, kritik, refleksi, kisah inspiratif, atau solusi atas suatu permasalahan dalam berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, pendidikan, politik, agama, dan kebudayaan

Cek Juga

Dengan Syari’at Islam, Pemberantasan Efektif Tikus-Tikus Berdasi

Pemberantasan korupsi sudah digaungkan dan digalakkan sejak lama, setidaknya sejak reformasi berbagai upaya dilakukan oleh …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *