fbpx
Minggu , 7 Juni 2020
Beranda / Artikel / BPJS Diambang Kebangkrutan: Kembali Kepada Islam

BPJS Diambang Kebangkrutan: Kembali Kepada Islam

Penulis: Fitriatul Wahda
(Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Raden Fatah, Palembang)

Mahalnya pengobatan membuat masyarakat  sangat mendambakan jaminan kesehatan, wajar jika mereka berbondong- bondong mendaftarkan diri mengikuti BPJS meskipun pada faktanya mereka harus membayaran iuran bulanan, mereka juga harus mengurusi barbagai persyaratan, belum lagi pelayanan yang tidak memuaskan.

Makin hari kini makin mengkhawatirkan karena semakin banyak rumah sakit yang memutuskan untuk tidak lagi bekerja sama dengan BPJS serta beberapa obat yang ditanggu BPJS juga dihapuskan  karena  menurut Kemenkes keberatan dana (tempo.co, 05/02/19). BPJS juga mengalami defisit dana, berdasarkan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diperkirakan membengkak menjadi Rp 11,2 triliun (Viva.co.id, 17/01/19). Meskpun pemerintah telah menyuntikkan dana sebesar Rp 10,1 triliun namun belum juga mampu menutupi  (finance.detik.com, 12/12/18).

Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, ada dua hal yang menyebabkan terjadinya defisit. Pertama, karena biaya per orang setiap bulannya lebih besar dibanding iuran per orang tiap bulan padahal program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) menggunakan pendekatan dan prinsip anggaran berimbang, yang mana pendapatan dan pengeluaran harus sama. Kedua, jumlah penduduk sakit terus meningkat dari waktu ke waktu hal ini dinilai akibat dari belum optimalnya upaya pembangunan kesehatan masyarakat. Sampai dengan Agustus 2018, pengeluaran BPJS Kesehatan untuk membiayai penyakit katastropik mencapai Rp12 triliun atau sekitar 21,07 persen dari total biaya pelayanan kesehatan. Padahal, berbagai penyakit katastropik tersebut sangat bisa dicegah melalui penerapan pola hidup sehat (Viva.co.id, 17/09/18).

Pemerintah Berlepas Tangan

Menurut Asih dan Miroslaw dari German Technical Cooperation (GTZ) -LSM yang berperan aktif membidani kelahiran JKN, ide dasar jaminan kesehatan sosial adalah pengalihan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan dari Pemerintah kepada institusi yang memiliki kemampuan tinggi untuk membiayai pelayanan kesehatan atas nama peserta jaminan sosial. (www.sjsn.menkokesra.go.id).

Dengan demikian negara berlepas tangan, jaminan kesehatan yang merupakan hak rakyat dan seharusnya menjadi tanggung jawab negara akhirnya berubah menjadi kewajiban rakyat. Rakyat dipaksa saling membiayai pelayanan kesehatan di antara mereka melalui sistem JKN dengan prinsip asuransi sosial. Saling menanggung itulah yang dimaksudkan dengan prinsip gotong royong ala BPJS.

Namun tak heran dalam sistem kapitalisme pemerintah hanyalah berpihak pada kapital bukan untuk memenuhi kepentingan rakyat. Pemerintah tunduk pada kapital. Sebagaimana diketahui bahwa konsep JKN yang digunakan oleh BPJS itu sesungguhnya berasal dari WTO (Word Trade Organization), yaitu institusi perdagangan global bentukan Barat, pimpinan Amerika Serikat, yang wajib memasukkan layanan kesehatan sebagai salah satu kesepakatan perdagangan global, yang disebut dengan GATS (General Agreements Trade in Services) tahun 1994. Dengan kata lain, konsep yang melandasi lahirnya BPJS tersebut sesungguhnya muncul dari pandangan sistem ekonomi kapitalisme ala Barat. Oleh karena itu selama jaminan kesehatan masih berkiblat pada barat maka tidak akan ada penyelesaian.

Jaminan Kesehatan dalam Islam

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan termasuk mengatur urusan kesehatan. Sekiranya jaminan kesehatan dijalankan sesuai syariat Islam maka ini tidak akan terjadi karena Islam memiliki konsep yang jelas dalam mengatasi kesehatan.

Pertama,  dalam Islam,  pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewajiban negara. Rumah sakit, klinik dan fasilitas kesehatan lainnya merupakan fasilitas umum yang diperlukan oleh rakyat dalam terapi pengobatan dan berobat. Dengan demikian pelayanan kesehatan termasuk bagian dari kemaslahatan dan fasilitas umum yang harus dirasakan oleh seluruh rakyat. Kemaslahatan dan fasilitas umum (al-mashâlih wa al-marâfiq) itu wajib dijamin oleh negara sebagai bagian dari pelayanan negara terhadap rakyatnya. Dalilnya adalah sabda Rasul saw:

Imam (penguasa) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya (HR al-Bukhari dari Abdullah bin Umar ra.).

Imam Muslim meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad saw. pun dalam kedudukan beliau sebagai kepala negara pernah mendatangkan dokter untuk mengobati salah seorang warganya, yakni Ubay. Saat Nabi saw. mendapatkan hadiah dokter dari Muqauqis, Raja Mesir, beliau pun menjadikan dokter itu sebagai dokter umum bagi seluruh warganya.

Semua itu merupakan dalil bahwa pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat yang wajib disediakan oleh negara secara gratis dan tanpa diskriminasi.

Kedua, sebelum melakukan pengobatan islam telah terlebih dahulu telah melakukan pencegahan dengan menjaga kesehatan umat agar tidak gampang sakit.

Ketiga, tersedianya dana untuk memberikan pengobatan. Pemberian jaminan kesehatan seperti itu tentu membutuhkan dana besar. Dana tersebut bisa dipenuhi dari sumber-sumber pemasukan negara yang telah ditentukan oleh syariah. Di antaranya dari hasil pengelolaan harta kekayaan umum termasuk hutan, berbagai macam tambang, minyak dan gas, dan sebagainya ; dari sumber-sumber kharaj, jizyah, ghanimah, fai, dan ‘usyur ; dari hasil pengelolaan harta milik negara dan sebagainya. Semua itu akan lebih dari cukup untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan secara memadai dan gratis untuk seluruh rakyat, tentu dengan kualitas yang jauh lebih baik dari yang berhasil dicapai saat ini di beberapa negara.

Hal itu hanya bisa diwujudkan di bawah sistem yang dicontohkan dan ditinggalkan oleh Nabi saw. Sistem ini kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin serta dijaga dan dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Itulah sistem Khilafah Rasyidah yang mengikuti manhaj kenabian. Inilah yang harus diperjuangkan oleh umat. Umat secara keseluruhan tentu bertanggung jawab untuk menegakkan kembali Khilafah Rasyidah itu. []

Tentang Bukit Gagasan

BUKIT GAGASAN adalah wahana mengekspresikan pendapat, pemikiran dan komentar-komentar dari para penulis terpilih. Gagasan yang dipublikasikan dapat berbentuk opini, analisis, kritik, refleksi, kisah inspiratif, atau solusi atas suatu permasalahan dalam berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, pendidikan, politik, agama, dan kebudayaan

Cek Juga

Kisruh BPJS Bukti Negara Lepas Tangan

Badan Penyelenggara Jaminan  Sosial (BPJS) merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia yang diatur menurut …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *