fbpx
Minggu , 7 Juni 2020
Beranda / Artikel / Upah Guru Honorer Dalam Sistem Sekuler

Upah Guru Honorer Dalam Sistem Sekuler

Penulis: Dewi Tisnawati
(Pemerhati Sosial, Tinggal di Moramo)

Presiden Joko Widodo kaget dan sempat tak percaya seorang guru swasta yang tergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) mendapat gaji sekitar Rp300 ribu sampai Rp500 ribu per bulan. Jokowi mendapat informasi gaji tersebut dari pengurus PGSI yang hadir dalam Silaturahmi PGSI di Istana Negara, Jakarta, Jumat (11/1) (CNN Indonesia).

Jokowi mengucapkan terima kasih atas pengabdian para guru yang tergabung dalam PGSI itu karena telah mendidik generasi muda Indonesia tanpa pamrih. Menurutnya, peranan para guru sangat penting untuk membawa kemajuan bagi Indonesia.

Jokowi berjanji akan menyelesaikan masalah sertifikasi bagi guru swasta atau honorer. Untuk itu, pada kesempatan ini mantan Wali Kota Solo itu meminta salah seorang guru swasta untuk menjelaskan masalah yang mereka hadapi sehingga sulit melakukan sertifikasi.

Megayanti, salah seorang guru swasta asal Kabupaten Pemalang, mengatakan telah menjadi guru sejak 2009. Mega mengaku selama tujuh tahun hanya dibayar sebesar Rp50 ribu. Namum, dalam 3 tahun ini dirinya sudah diberi gaji Rp150 ribu. Mega menyatakan kesulitan mendapat sertifikasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Posisi P3K nantinya gaji mereka akan sama seperti guru PNS.

Menurut Mega, beberapa hal yang membuat dirinya sulit mendapat sertifikasi adalah sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Syarat tersebut antara lain, usia maksimal 35 tahun, biaya sertifikasi menggunakan uang pribadi, ujian yang dilakukan secara online, serta harus memiliki Nomor Unik Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Setelah mendengar keluh kesah salah satu perwakilan PGSI, Jokowi mengaku harus membahasnya bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, serta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Fakta di atas menunjukkan bahwa pendidikan dalam sistem kapitalis sekuler hanya memandang sebelah mata peran guru honorer dengan gaji yang tidak sebanding dengan jasa mereka. Padahal guru merupakan tombak terdepan dalam memajukan pendidikan dan pembinaan generasi di lingkungan sekolah.

Untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, perlu penempaan di dunia pendidikan. Profesi yang tepat untuk melakukan hal tersebut adalah guru. Tentunya dibalik kewajiban dalam menjalankan amanah tersebut harus diiringi dengan pemenuhan hak yang setara dengan tanggung jawab yang besar berupa gaji yang cukup.

Pemenuhan hak tersebut tentunya tidak akan didapatkan dalam sistem sekuler saat ini. Berbeda halnya dengan sistem Islam, negara berkewajiban untuk mengatur segala aspek berkenaan dengan sistem pendidikan, bukan hanya persoalan kurikulum, akreditasi sekolah/PT, metode pengajaran, bahan-bahan ajar, tenaga pendidiknya tetapi juga mengupayakan agar pendidikan dapat diperoleh rakyat secara mudah.

Berkenaan hal ini, Rasulullah saw memerintahkan dalam haditsnya: “Seorang Imam (khalifah/ kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya” (HR. Bukhari dan Muslim).

Perhatian Rasulullah  saw terhadap dunia pendidikan tampak  ketika beliau saw menetapkan agar para tawanan perang Badar dapat bebas jika mereka mengajarkan baca-tulis kepada 10 orang penduduk Madinah. Hal ini merupakan tebusan. Menurut hukum Islam, barang tebusan itu merupakan hak Baitul Maal (kas negara).

Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al Ahkaam menjelaskan bahwa seorang kepala negara berkewajiban untuk memenuhi sarana-sarana pendidikan, sistemnya, dan orang-orang yang digaji untuk mendidik masyarakat. Jika kita melihat sejarah kekhalifahan Islam maka kita akan melihat perhatian para Khalifah terhadap pendidikan rakyatnya sangat besar demikian pula perhatiannya terhadap nasib para pendidiknya.

Banyak hadits Rasul yang menjelaskan perkara ini, salah satu di antaranya adalah “Barangsiapa yang kami beri tugas melakukan suatu pekerjaan dan kepadanya telah kami berikan rezeki (gaji/upah/imbalan), maka apa yang diambil selain dari itu adalah kecurangan”. (HR. Abu Daud).

Imam Ad Damsyiqi juga telah menceritakan sebuah riwayat dari Al Wadliyah bin Atha yang menyatakan bahwa di kota Madinah ada 3 orang guru yang mengajar anak-anak. Khalifah Umar bin Khatthab memberikan gaji pada mereka masing-masing sebesar 15 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas).

Jika dikalkulasikan itu artinya gaji guru sekitar Rp. 30.000.000. Tentunya ini tidak memandang status guru tersebut PNS atau pun honorer apalagi bersertifikasi atau tidak, yang pasti profesinya guru. Tidak heran di masa Khilafah kita jumpai banyak generasi cerdas dan shaleh. Selain itu, berbagai fasilitas pendukung pendidikan dapat dinikmati tanpa beban biaya yang besar.

Sistem Islam yang menerapkan syariat Islam secara keseluruhan tersebut terbukti selama 13 abad mampu menjamin kesejahteraan guru dan murid. Inilah Islam, ketika diterapkan secara kaffah maka rahmatnya akan dirasakan oleh seluruh makhluk. []

Tentang Bukit Gagasan

BUKIT GAGASAN adalah wahana mengekspresikan pendapat, pemikiran dan komentar-komentar dari para penulis terpilih. Gagasan yang dipublikasikan dapat berbentuk opini, analisis, kritik, refleksi, kisah inspiratif, atau solusi atas suatu permasalahan dalam berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, pendidikan, politik, agama, dan kebudayaan

Cek Juga

Budaya Nyontek: Cermin Buruk Peradaban Bangsa

Apakah pernah nyontek saat ujian sekolah? Mungkin sesekali pernah melakukan, disaat sang guru tidak melihatnya. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *