fbpx
Minggu , 7 Juni 2020
Beranda / Artikel / Bagaimana Pembangunan Infrastruktur dalam Perspektif Islam?
Sejumlah pekerja menyelesaikan pemasangan rel kereta ringan atau light rail transit (LRT) rute Cibubur-Cawang di Jakarta, Jumat (28/9/2018). Infrastruktur menjadi salah satu yang disuarakan Indonesia di forum IMF-World Bank Annual Meeting 2018.(Sumber: kompas.com )

Bagaimana Pembangunan Infrastruktur dalam Perspektif Islam?

Penulis: Suci Riani, SE
(Ibu Rumah Tangga, Tinggal di Palembang)

Dalam masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu program yang gencar dilaksanakan. Pembangunan infrastruktur dianggap akan meningkatkan konektivitas dan merangsang daya saing antar daerah di seluruh Indonesia. Dalam beberapa pidatonya, Presiden Jokowi mengatakan, program ini bagian dari implementasi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat (Kompas.com).

Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi mengatakan salah satu prestasi yang berhasil dicapai pada 2018 lalu, yakni rampungnya Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya (Tribunnews.com). Bahkan menurut pengalamannya dia bisa menembus kota Solo menuju Surabaya dalam waktu yang singkat.

Selain berbicara soal pembangunan infrastruktur jalan tol, Jokowi juga ingin memaksimalkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar jalan tol. Hal itu salah satunya dilakukan dengan memanfaatkan rest area jalan tol sebagai tempat bagi masyarakat untuk mengembangkan UMKM. “Kami harapkan UMKM bisa berkembang. Diberikan sebuah area, ada wadah nya, sehingga dampaknya nanti kita lihat kalau sudah setahun atau dua tahun akan kelihatan. Kita akomodasi keinginan-keinginan dari usaha mikro dan kecil untuk memasarkan produk pro duknya yang ada di rest area,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Menteri BUMN Rini Soemarno optimistis pengoperasian jalan tol Solo-Ngawi dapat memicu perkembangan pariwisata daerah (Sindonews.com)

Hal inilah yang ditunjukkan kepada rakyat bahwa pemerintah saat ini sangat mementingkan sekali tentang pembangunan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat, padahal itu semua hanyalah semu. Hal utama yang dipentingkan dalam pembangunan infrastruktur ini adalah kepentingan bisnis para kaum kapitalis.

Apalagi dengan iming-iming rencana pembuatan UMKM kepada rakyat dengan tujuan memicu perkembangan pariwisata daerah. Sangat lucu sekali, jelas bahwa merekalah kaum kapitalis yang sangat membutuhkan kepentingan bisnis dibalik proyek-proyek pembangunan ini berjalan, tetapi rakyat yang menjadi sasaran target dalam penikmatan hasil akhirnya.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, dengan beroperasinya ruas jalan tol dari Jakarta hingga Surabaya akan menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang hendak berkendara menuju ibu kota Provinsi Jawa Timur tersebut. “Terkait masalah tarif tol dari Jakarta-Surabaya yang mencapai Rp600.000 menurut saya itu tidak membebankan masyarakat, karena tol ini kan hanya sebagai alternatif dari jalan arteri,” kata Djoko saat dihubungi KORAN SINDO di Jakarta, tadi malam.

Faisal Basri, sebut sesat pikir terhadap pembangunan Infrastruktur Tol Trans Sumatera dan Jawa. Menurutnya “Dibangun jalan Tol Sumatera, Jawa-Banyuwangi dengan alasan mempermudah logistik, MashaAllah itu sesat pikir. Karena logistik yang paling murah dan efisien dan efektif untuk  meningkatkan daya saing di Indonesia adalah transportasi laut, logikanya kalau logistic diangkut pakai truck maksimal Cuma 10 ton, dan ongkosnya 10 kali lipat lebih mahal, jadi kalau dari Aceh mau dibawa ke darat pakainya transportasi laut, bukan darat” (Tribunnews.com).

Terkait masalah tarif,seharusnya negara tidak membebankan biaya yang terlalu mahal kepada rakyat. Seharusnya gratis, karena ini menyangkut kepentingan umum. Apalagi dengan  tarif sebesar Rp 600.000 itu sangat mahal sekali untuk rakyat  kelas menengah dan kebawah. Kemudian Negara membangun infrastruktur dengan menggunakan utang ribawi dan pemungutan pajak. Dalam sistem ekonomi kapitalis, termasuk yang diterapkan di Indonesia, biaya pembangunan dan pemeliharaan berbagai macam infrastruktur diperoleh dari sektor pajak sebagai pemasukan terbesar penerimaan negara, dari pinjaman atau utang luar negeri dan melalui skenario kerjasama pemerintah dan swasta (KPS)  yaitu kontrak kerjasama antara Pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur atau layanan publik dalam jangka waktu panjang (biasanya 15-20 tahun). Pada akhirnya masyarakat yang harus menanggung beban bak secara langsung melalui pungutan penggunanan infrasturktur seperti tarif tol yang semakin mahal maupun melalui pungutan tidak langsung dalam bentuk peningkatan berbagai pungutan pajak.

Dalam sistem ekonomi Islam, infrastruktur yang masuk kategori milik umum harus dikelola oleh negara dan dibiaya dari dana milik umum. Bisa juga dari dana milik negara, tetapi negara tidak boleh mengambil keuntungan dari pengelolaannya. Walaupun ada pungutan, hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pemiliknya dalam bentuk yang lain. Ini termasuk juga membangun infrastruktur atau sarana lain yang menjadi kewajiban  negara untuk masyarakat seperti sekolah-sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, jalan-jalan umum, dan sarana-sarana lain yang lazim diperuntukkan bagi masyarakat sebagai bentuk pengaturan dan pemeliharaan  urusan mereka. Dalam hal ini, negara tidak mendapat pendapatan sedikit pun. Yang ada adalah subsidi terus-menerus. Jadi, sama sekali tidak ada pos pendapatan dari sarana-sarana ini.

Dari sisi  jangka waktu pengadaannya infrastruktur dalam islam dibagi menjadi dua jenis: (i) Infrastuktur yang sangat dibutuhkan oleh rakyat dan menundanya akan menimbulkan bahaya atau dharar bagi umat. Misal, satu kampung atau komunitas tertentu belum memiliki jalan umum, sekolah, universitas, rumah sakit, saluran air minum. (ii) Infrastruktur yang dibutuhkan tetapi tidak begitu mendesak dan masih bisa ditunda pengadaannya misalnya jalan alternatif, pembangunan gedung sekolah tambahan,  perluasan masjid dll.

Infrastruktur kategori yang kedua tidak boleh dibangun jika negara tidak memiliki dana sehingga tidak dibolehkan pembangunan infrastruktur tersebut dengan jalan utang dan pajak. Jadi infrastruktur kategori yang kedua hanya boleh dibangun ketika dana APBN atau Baitul Mal mencukupi.

Adapun infrastruktur kategori yang pertama, tanpa memperhatikan ada atau tidak ada dana APBN atau Baetul Mal, harus tetap dibangun.  Jika ada dana APBN atau Baitul Mal maka wajib dibiayai dari dana tersebut. Akan tetapi, jika  tidak mencukupi maka negara wajib membiayai dengan memungut pajak (dharîbah) dari rakyat. Jika waktu pemungutan dharîbah memerlukan waktu yang lama, sementara infrastruktur harus segera dibangun, maka boleh negara meminjam kepada pihak lain. Pinjaman tersebut akan dibayar dari dana dharîbah yang dikumpulkan dari masyarakat.  Pinjamaan yang diperoleh tidak boleh ada bunga atau menyebabkan negara bergantung kepada pemberi pinjaman.

Hanya saja terdapat perbedan yang mendasar antara pajak dalam sistem Islam dan pajak dalam sistem kapitalis. Dalam sistem kapitalis, pajak merupakan tulang punggung pendapatan negara yang dipungut dari banyak sekali item yang ditetapkan sebagai objek pajak. Pemungutan pajak dalam Kapitalisme dilakukan terhadap seluruh warga negara dan secara permanen/berkelanjutan. Adapun dalam pandangan Islam, pajak (dharîbah) hanya dipungut dalam kondisi kas negara dalam keadaan kosong dan dipungut dari orang-orang kaya saja. Penarikan dharîbah ini juga dilakukan secara temporer hingga kas negara terpenuhi. Selebihnya, pemasukan negara dalam Khilafah Islamiyah didapatkan dari berbagai macam pos-pos pemasukan yang diizinkan oleh Asy-Syâri’ berupa harta-harta fai dan kharaj, pemasukan dari pengelolaan kepemilikan umum oleh negara dan pos khusus pemasukan zakat (khusus pos pemasukan yang terakhir, ia tidak boleh dicampur dengan pemasukan-pemasukan lainnya dan tidak boleh dialokasikan selain kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat). []

Tentang Bukit Gagasan

BUKIT GAGASAN adalah wahana mengekspresikan pendapat, pemikiran dan komentar-komentar dari para penulis terpilih. Gagasan yang dipublikasikan dapat berbentuk opini, analisis, kritik, refleksi, kisah inspiratif, atau solusi atas suatu permasalahan dalam berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, pendidikan, politik, agama, dan kebudayaan

Cek Juga

Infrastruktur Bukan Untuk Umat

Pembangunan infrastruktur terlihat menggairahkan beberapa waktu belakangan ini. Tidak hanya jalan tol, tapi juga jembatan, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *